Tenaga kesehatan terpojok?

Akhir-akhir ini dunia kesehatan sedang banyak 'diserang'. Pasien 'ditolak' rumah sakit, pasien meninggal, perlakuan yang katanya berbeda antara pasien dengan KJS dan pasien dengan pembayaran umum, dan lain-lain sebagainya.

Sebagai tenaga kesehatan, tentu kami tidak bisa menerima begitu saja. Memangnya rumah sakit mana yang menolak pasien? Pernahkah media melihat dari sudut pandang rumah sakit dan tenaga kesehatan? Apakah media pernah membesar-besarkan berita bahwa sejak berlaku KJS, pasien rumah sakit bisa berlipat-lipat banyaknya?

Pasien (baca: masyarakat non medis) komplain, gayung bersambut dari media. Beredarlah berita tentang segala macam hal yang memojokkan rumah sakit dan tenaga medis. Gayung bersambut dari pemerintah. Rumah sakit tidak boleh begini, tenaga kesehatan tidak boleh begitu. Apakah media dan pemerintah pernah melihat masalahnya dari sudut pandang rumah sakit dan tenaga kesehatan? Begitukah seharusnya sikap pers/jurnalis dalam memberitakan sesuatu?

Saya sempat mengintip sedikit Kode Etik Jurnalistik. Pasal 1 berbunyi, "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk." Berikut penafsirannya: "Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain."

Apakah dengan berbagai pemberitaan seperti ini, pers sudah bersikap berimbang? Apakah pers sudah banyak memberitakan masalah ini dari sudut pandang tenaga kesehatan? Banyakkah yang memberitakan bahwa tenaga kesehatan kewalahan menghadapi jumlah pasien yang berkali-kali lipat? Apakah pernah ada yang mewawancarai dokter atau tenaga kesehatan lain, bagaimana efek membludaknya jumlah pasien terhadap berbagai aspek? Apakah dokter dan paramedis diberikan imbalan yang setara dengan pekerjaannya? Aduh, boro-boro memikirkan imbalan yang sesuai. Bagaimana dengan jam kerja dan kesehatan dokter sendiri?

Pemerintah, oh pemerintah. Mereka selalu menggembar-gemborkan bahwa mereka pro rakyat. Ini diberikan gratis, itu diberikan gratis. Memangnya pemerintah punya uang untuk mendanai rakyat? Kesehatan gratis, memangnya obat-obatan didapatkan dari mana? Dibeli pakai uang, kan? Kesehatan gratis, memangnya alat-alat kesehatan dari mana sumbernya? Oksigen disaring sendiri dari udara? Kesehatan gratis, memangnya tenaga kesehatan tidak layak diberikan imbalan? Ingat bung, tenaga kesehatan juga rakyat, kami juga punya hak-hak sebagai rakyat Anda. Tolonglah, realistis saat membuat program. Pemerintah Indonesia sudah merencanakan SJSN - Sistem Jaminan Sosial Nasional - sejak bertahun-tahun yang lalu. Ada perencanaan yang matang di sana, dengan berbagai hal yang dipikirkan dengan baik. Bagaimana pembiayaannya, dipikirkan matang-matang, melibatkan semua ahli. Sistem ini direncanakan berjalan mulai tahun 2014. Begitulah seharusnya sebuah program direncanakan, bukan hanya bertujuan meningkatkan citra beberapa pihak.

Silakan intip link-link di bawah ini untuk menambah wawasan Anda.
http://www.dakwatuna.com/2013/03/29381/tata-kelola-kartu-jakarta-sehat-ala-jokowi-ahok-yang-penuh-kelemahan/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dakwatunacom+%28dakwatuna.com%29#axzz2Nl8w1736

http://segelascokelatpanas.wordpress.com/2013/03/14/orang-miskin-dilarang-sakit/

http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2013/02/24/dokter-juga-manusia-536707.html




Mohon maaf bila opini saya ini tidak pada tempatnya, mudah-mudahan bisa membuka wawasan yang membaca. Terima kasih. :)